DIPONEGORO,(GM)-

Anggota DPD RI asal Jabar, K.H. Sopyan Yahya (SY) menilai sistem pengelolaan haji masih karut-marut. Hampir setiap tahun selalu ada masalah.

Sopyan meminta Kementerian Agama tidak terlalu mengomersilkan penyelenggaraan ibadah haji. Niatkan pengelolaan haji sebagai ibadah. Di samping itu, proses administrasinya jangan terlalu kaku.

"Selama ini proses pengelolaan haji terlihat kaku. Misalnya, untuk tes kesehatan harus di puskesmas tertentu di daerah calon jemaah. Seharusnya dibebaskan saja. Seperti pembuatan paspor, kita membuatnya bisa di mana saja," ungkap Sopyan kepada wartawan usai berdialog dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Lex Laksamana dan jajaran eselon II di Gedung Sate, Jln. Diponegoro Bandung, Rabu (21/9).

Contoh lain, kata Sopyan yang didampingi 13 anggota Komisi III DPD RI, setiap tahun penetapan kuota atau keberangkatan selalu tidak sejalan antara pusat dan daerah. Selain itu, pelaksanaan haji setiap tahunnya selalu berkurang selama 11 hari.

Selama ini, Kementerian Agama menjadwalkan agenda haji dengan kalender Masehi. Seharusnya, perhitungan itu juga menggunakan kalender Hijriah. Dengan pola ini waktu pengurusan haji lebih cepat dan berpengaruh terhadap penetapan kuota.

"Pengelolaan haji masih sangat mengkhawatirkan. Hampir setiap tahun selalu ada masalah. Ini harus jadi bahan evaluasi dan tentunya harus dibenahi. Selain kuota, dulu sempat ramai soal jemaah haji Indonesia yang kelaparan. Ternyata ini hanya pemilihan katering yang selisih keuntungannya hanya 50 real. Oleh karenanya Kementerian Agama jangan terlalu komersil, sebab mencari keuntungan yang tidak seberapa, tapi sangat berdampak buruk bagi jemaah haji," jelasnya.